Garut, desak.id/ | Salah satu aktivis di Garut, yang dipercaya sebagai Ketua Pemuda Nasionalis, Yogi Iskandar mengaku heran dengan keputusan Pemerintah Kabupaten Garut yang membuka pendaftaran calon Direksi PDAM Garut di tanggal 19 Mei 2025.
Pasalnya, pada tanggal itu mendekati tanggal kelahiran salah satu kandidat yang digadang-gadang punya jasa kepada Bupati dan Wakil Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin dan Putri Karlina.
Sejak itu, Yogi mengaku mulai melakukan pengumpulan informasi tentang perjalanan PDAM Garut selama 5 tahun terakhir. Diapun merasa penasaran dengan pendaftaran calon direksi PDAM di waktu sebelum bertepatan dengan hari kelahiran salah satu kandidat.
"PDAM Garut mulai diguncang dengan berbagai isu dan pelaporan dugaan pelanggaran hukum ke Kejari Garut. Setelah itu media massa terus menyuarakan rencana Pansus BUMD oleh DPRD Garut. Namun Pansus tidak terlaksana, lalu tiba-tiba ada pemberhentian tiga direksi oleh Bupati Garut selaku KPM," papar Yogi.
Yogi memaparkan, Pemkab Garut sebagai KPM (Kuasa Pemegang Saham) PDAM Garut memang memiliki wewenang untuk memberhentikan direksi ditengah jalan, namun harus sesuai dengan regulasi yang ada.
"Jujur saja, pemberhentian ketiga direksi PDAM Garut secara mendadak ini masih menjadi misteri. Apakah benar Direksi PDAM Garut tidak mampu bekerja sehingga harus "dipecat" begitu saja. Aroma gelagat arogansi dari Bupati Garut mulai terasa, namun saya masih melakukan kajian dan akan menemui Bupati Garut untuk meminta keterangan lebih lengkap," jelasnya.
Belum hilang rasa penasaran tentang pemberhentian mendadak ketiga direksi PDAM Garut, Yogi kembali merasa heran dengan tanggal pendaftaran seleksi calon direksi PDAM Garut.
"Belum lama gonjang ganjing tentang PDAM, lalu disusul dengan pemberhentian ketiga direksi. Eeeehh tanggal 19 langsung dibuka pendaftaran calon direksi baru. Pertanyaannya ini ada kepentingan apa? Apa dasar dan urgensinya. Saya menduga ada praktek hitam dengan tujuan melancarkan hasrat "menguasai" PDAM sebagai salah satu BUMD milik Pemkab Garut," tanya Yogi.
Yogi menjelaskan, masyarakat harus bisa mengurai gelagat aroma "balas jasa" Bupati dan Wakil Bupati kepada salah satu pendukungnya. Masyarakat juga harus mencermati kemampuan sosok ini di bidang manajerial perusahaan, bukan manajerial politik.
"Manajerial politik dan perusahaan itu berbeda. Jangan sampai nanti ada penilaian bahwa PDAM Garut menjadi ajang bagi-bagi kue untuk mereka yang berjasa kepada Bupati dan Wakil Bupati. PDAM harus dipimpin oleh orang-orang yang sudah teruji visi dan misinya dibidang pelayanan air bersih," katanya.
Salah satu langkah yang harus dilakukan Pemkab Garut untuk menghasilkan pimpinan PDAM yang profesional, Yogi mengulas pengakuan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina yang menyetujui permintaan masyarakat tentang debat kandidat yang disiarkan secara luas kepada masyarakat.
"Usul debat kandidat untuk memilih pemimpin di PDAM Garut salah satunya adalah saya. Saya ingin semua kandidat di BUMD Garut dilakukan secara transparan dan melalui debat kandidat semua calon harus menjelaskan visi misinya," terangnya.
Dari debat calon direksi PDAM Garut masyarakat akan melihat karakter dan kemampuan serta pemahaman akar masalah di PDAM. Dengan demikian kandidat ini diharapkan mampu membuat solusi setiap masalah.
"Katanya di PDAM ini terdapat banyak masalah, sehingga tiga direksi diberhentikan ditengah jalan sebelum masa jabatannya habis. Berarti PDAM yang baru membutuhkan kandidat yang lebih baik dari direksi sebelumnya," ujarnya.
