Tasikmalaya, desak.id/ | Ditengah maraknya kasus penyalahgunaan narkotika dikota Tasikmalaya, Pemerintah tampaknya mengabaikan peran penting Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mengatasi persoalan ini.
Meskipun BNN telah berupaya keras untuk mengurangi peredaran narkotika dan menyelamatkan korban penyalahgunaan, namun dukungan dari pemerintah kota Tasikmalaya masih belum memadai.
Riswara Nugroho, Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Tasikmalaya, mengungkapkan, BNN telah melaporkan bahwa jumlah korban penyalahgunaan narkotika terus meningkat.
Menurutnya, BNN mencatat, pada awal sampai akhir tahun 2024 ada 85 kasus narkotika di kota Tasikmalaya, tapi pada kenyataannya persoalan kasus narkotika ini selalu pasang surut dari tahun ke tahun.
"Saya membaca sumber Open Data Kota Tasikmalaya Pada tahun 2021 ada 102 kasus narkotika, pada tahun 2022 ada 72 kasus narkotika, pada tahun 2023 ada 87 kasus narkotika," terangnya kepada media, Minggu 27 Juli 2025.
Menurutnya, ini tentu menjadi persoalan serius. namun anggaran yang dialokasikan untuk BNN tidak seimbang dengan besarnya persoalan ini.
"Selain itu, pemerintah kota Tasikmalaya juga belum memprioritaskan penanganan masalah narkotika sebagai salah satu program utama," tambahnya.
Riswara berpendapat, mengabaikan peran BNN dapat berdampak fatal pada keamanan dan kesehatan masyarakat.
Ia mengatakan, Penyalahgunaan Narkotika tidak hanya merusak individual, tetapi juga dapat merusak keluarga, masyarakat Bahkan negara.
"Oleh karena itu, pemerintah harus segera mengambil tindakan untuk mendukung BNN dalam mengatasi persoalan narkotika ini," katanya.
Dukungan yang di butuhkan, lanjutnya, tidak hanya berupa anggaran, tetapi juga berupa perhatian dan prioritas dari pemerintah kota Tasikmalaya.
"Pemerintah kota Tasikmalaya harus memastikan bahwa BNN memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, serta memastikan bahwa program program pencegahan dan penanganan penyalahgunaan Narkotika dilaksanakan secara efektif," ujarnya.
Salah satu yang sekarang menjadi sorotan terkait BNN kota Tasikmalaya yang tidak mempunyai kantor tetap yang dimana BNN sendiri seperti di anak tirikan oleh pemerintah kota Tasikmalaya.
Jika pemerintah kota Tasikmalaya tidak segera mengambil tindakan, maka masalah narkotika akan teruss meningkat dan berdampak pada keamanan dan kesehatan masyarakat.
"Oleh karena itu, kita harus bersama-sama mendesak pemerintah untuk memprioritaskan penanganan persoalan narkotika dan mendukung BNN dalam mengatasi persoalan ini," pungkasnya. (***)
