desak.id | Anggota DPRD Kota Tasikmalaya, Kepler Sianturi, mengatakan, Pememerintah Kota Tasikmalaya saat ini tengah menghadapi krisis fiskal serius yang sudah terjadi sejak awal tahun 2026.
Ia menyebutkan, Kondisi keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya saat ini tengah kosong dan kini mulai melumpuhkan aktivitas pemerintahan.
Kepler mencontohkan Salah satu indikator awalnya dengan tertundanya pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN).
“Memang krisis fiskal ini sudah terasa sejak awal tahun. Salah satu yang paling terlihat adalah keterlambatan pembayaran THR ASN,” ujar Kepler kepada Priangan.com, Rabu 10 Juni 2026.
Kepler membuka fakta, memasuki Juni 2026, situasi keuangan Pemkot Tasikmalaya semakin parah. Menurutnya, kas daerah Pemkot Tasikmalaya saat ini berada di posisi nol rupiah sehingga berdampak langsung pada terhentinya kegiatan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Mulai Juni ini Pemkot Tasikmalaya sudah tidak punya uang. Kas daerah nol rupiah. Imbasnya, semua kegiatan di OPD dihentikan karena tidak ada anggaran,” katanya.
Krisis fiskal ini, Lanjut politisi dari PDIP ini, tidak hanya berdampak pada pelayanan publik, tetapi juga mengancam target visi-misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Tasikmalaya.
“Kalau kondisi seperti ini terus terjadi, visi-misi wali kota yang tertuang dalam RPJMD jelas terancam tidak tercapai,” tegasnya.
Selain terkait kondisi keuangan Pemkot Tasikmalaya, Kepler juga menyoroti buruknya koordinasi internal pemerintah daerah, termasuk minimnya komunikasi antara eksekutif dan legislatif dalam setiap pengambilan kebijakan fiskal.
Kepler mengungkapkan, DPRD kerap tidak dilibatkan dalam pembahasan strategis terkait kondisi keuangan daerah, termasuk adanya wacana refocusing anggaran.
“Buruknya komunikasi antara eksekutif dan legislatif sangat terasa. Semua kebijakan fiskal daerah sekarang tidak dikomunikasikan dengan DPRD, termasuk rencana refocusing anggaran,” ujarnya.
Menurutnya, hal tersebut memperburuk situasi fiskal yang sudah tertekan sejak awal tahun.
“Komunikasi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), hingga pimpinan daerah tidak berjalan optimal,” katanya.
Lebih lanjut, Kepler mengatakan, dampak paling nyata saat ini adalah mandeknya hampir seluruh aktivitas pemerintahan di tingkat OPD akibat tidak tersedianya anggaran operasional.
“Semua OPD berhenti kegiatannya. Ini menunjukkan ada masalah serius dalam perencanaan, eksekusi, dan koordinasi anggaran daerah,” ujarnya.
Sementara, untuk Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Kepler menyebutkan telah beberapa kali meminta penjelasan kepada pihak eksekutif, namun hingga kini belum mendapatkan respons yang memadai.
“Banggar sudah beberapa kali memanggil, tapi belum ada tanggapan yang jelas. TAPD seharusnya berkoordinasi serius dengan DPRD,” tegasnya.
Kepler meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis untuk menyelamatkan kondisi fiskal, termasuk memperjuangkan kembali skema Transfer Keuangan Daerah (TKD) ke pemerintah pusat.
“Harus ada langkah konkret, termasuk memperjuangkan kembali TKD ke pemerintah pusat. Kalau tidak, ini bisa menjadi masalah besar ke depan,” katanya.
Solusi lainnya, Kepler mendorong optimalisasi aset daerah sebagai salah satu sumber pendapatan alternatif, meski hingga saat ini dinilai belum memberikan hasil signifikan.
“Pemanfaatan aset daerah harus dimaksimalkan, tapi sejauh ini belum terlihat dampaknya,” pungkasnya. (***)
