Tasikmalaya, desak.id/ | Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menggelar rapat koordinasi penguatan kelembagaan Bawaslu melalui kolaborasi dengan stakeholder untuk Pemilu yang demokratis dan berintegritas di Kabupaten Tasikmalaya, di Hotel Grand Metro Kota Tasikmalaya, Senin 08 September 2025.
Dalam kegiatan penguatan kelembagaan ini, Bawaslu mengevaluasi hasil kegiatan penyelenggaraan Pemilu yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Tasikmalaya termasuk mengoptimalkan pelaksanaan regulasi dan integritas sebagai penyelenggara.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya H Aep Syaripudin, mewakili unsur penyelenggara pemerintah daerah, memberikan apresiasi kepada Bawaslu yang sudah bisa menyelenggarakan acara ini.
"Dalam rangka penguatan kelembagaan Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu. Kami berharap ke depan berdasarkan hasil pengalaman Pemilu kemarin, ini menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Tasikmalaya," terang Aep.
Salah satu evaluasinya, kata Aep, baik dari sisi regulasi, dan yang lebih penting adalah implementasi pelaksanaan regulasi yang sudah ada, termasuk optimalisasinya.
"Saya sepakat dengan Bawaslu, jalannya Pemilu di Kabupaten Tasikmalaya selalu berjalan aman dan lancar. Saya berharap setiap Pemilu bisa berjalan aman dan kondusif," harap Aep.
Dia berharap, Bawaslu bisa lebih mengoptimalkan implementasi dari pelaksanaan regulasi Pemilu yang ada.
"Bawaslu lebih pro aktif dan tidak saja menunggu laporan. Tetapi lebih pro aktif apabila ada laporan terhadap penyelenggaraan atau hal lain yang bisa mencederai demokrasi," ujarnya, menambahkan.
Penguatan Kelembagaan
Sementara, Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Dodi Juanda SIP mengatakan, rapat koordinasi ini lebih kepada penguatan kelembagaan Bawaslu.
“Termasuk kita juga mengevaluasi terkait apa yang kita laksanakan pada saat pengawasan Pemilu kemarin. Pilpres, Pileg dan Pilkada serentak termasuk PSU,” terang Dodi.
Untuk itu, kata Dodi, harus ada kolaborasi dengan seluruh stakeholder serta pemangku kepentingan di Kabupaten Tasikmalaya.
“Kita sudah kita lakukan kolaborasi itu, kerjasama dan komunikasi yang baik, termasuk dengan media yang ikut berperan dalam demokrasi, maka kita kuatkan ke arah yang lebih baik, ” jelas dia.
Dodi meyakini pelaksanaan Pemilu tidak 100 persen bagus, tetapi ada hal-hal yang perlu ditingkatkan.
“Dan yang sudah bagus ditingkatkan, yang masih kurang diperbaiki untuk pelaksanaan Pemilu berikutnya,” paparnya.
Bawaslu sebagai pelaksana regulasi, apapun keputusan dan aturan yang dibuat diatas, harus dilaksanakan.
“Jadi Bawaslu tidak bisa berjalan sendiri, tanpa peran penting dari semua stakeholder, pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, termasuk media,” kata Dodi.
Dodi pun mengakui adanya salah satu evaluasi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) itu menjadi bahan introspeksi bagi Bawaslu kedepannya.
Pada dasarnya, tambah Dodi, sebaik-baiknya regulasi, kalau pelaksananya tidak amanah, maka hasilnya tidak baik.
“Maka orangnya yang betul-betul mempunyai integritas dan kapasitas dalam rangka pelaksanaan Pemilu yang diharapkan oleh masyarakat,” tambah Dodi. (***)
