desak.id | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya mendorong penguatan sinergi antardaerah dalam memperluas akses keuangan masyarakat melalui pertukaran praktik baik Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Upaya tersebut dilakukan melalui studi komparasi Pemerintah Kota Batam ke Kabupaten Sumedang untuk mempelajari berbagai program TPAKD yang menghubungkan potensi ekonomi daerah dengan akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
Kegiatan yang berlangsung di Sekretariat Daerah, Pusat Pemerintahan Sumedang, Kamis (20/8), merupakan tindak lanjut atas permohonan studi komparasi Program TPAKD dari Pemerintah Kota Batam.
Kegiatan tersebut diikuti perwakilan OJK Provinsi Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau, BPKAD Kota Batam, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, Bagian Perekonomian Kota Batam, serta Bagian Perencanaan Keuangan Kota Batam.
Manajer OJK Tasikmalaya Putu Arya Wirasetyanta yang mewakili Kepala OJK Tasikmalaya menyampaikan bahwa kolaborasi dan pertukaran praktik baik antardaerah menjadi bagian penting dalam memperkuat implementasi TPAKD.
“TPAKD diharapkan menjadi katalis yang menghubungkan potensi ekonomi daerah dengan akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Pertukaran praktik baik antardaerah melalui studi komparasi ini diharapkan dapat memperkuat inovasi program sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah, sehingga perluasan akses keuangan tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan, tetapi juga mendorong kegiatan ekonomi produktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Putu.
Dalam kegiatan tersebut, TPAKD Kabupaten Sumedang membagikan sejumlah praktik baik dalam mengembangkan program yang tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi produktif dan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu praktik baik tersebut adalah pengembangan Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (Desa EKI) Geotheater Rancakalong yang mengintegrasikan peningkatan literasi dan inklusi keuangan dengan pengembangan potensi ekonomi masyarakat setempat.
Selain itu, TPAKD Kabupaten Sumedang mendorong Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) komoditas padi dengan menangkap peluang kebutuhan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pengembangan tersebut diperkuat dengan peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha dan masyarakat, antara lain melalui Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) sebagai salah satu instrumen untuk mendukung permodalan sektor produktif di Kabupaten Sumedang.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang Mulyani Toyibah menyampaikan bahwa berbagai program TPAKD diarahkan agar perluasan akses keuangan dapat memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
“Melalui TPAKD, kami berupaya menghubungkan potensi unggulan daerah dengan akses keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengembangan Desa EKI, komoditas padi dengan menangkap peluang Program MBG, serta penguatan akses pembiayaan melalui KURDA menjadi bagian dari upaya agar program TPAKD dapat memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumedang,” ujar Mulyani.
OJK Tasikmalaya terus mendorong penguatan peran TPAKD sebagai forum kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan sektor jasa keuangan dalam mengidentifikasi kebutuhan pembiayaan serta mengembangkan solusi keuangan yang sesuai dengan potensi daerah.
Melalui pertukaran praktik baik tersebut, program TPAKD yang telah dikembangkan di Kabupaten Sumedang diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Pemerintah Kota Batam dalam mengembangkan program sesuai dengan karakteristik dan potensi daerahnya. Sinergi antardaerah juga diharapkan semakin memperkuat ekosistem keuangan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
