desak.id | Kritik pedas kembali menghantam Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporabudpar) Kota Tasikmalaya. Aliansi Mahasiswa Tasikmalaya (AMT) menilai bidang kepemudaan dan olahraga di dinas tersebut gagal total menghadirkan dampak nyata bagi anak-anak muda di Kota Resik.
Ketua Umum AMT, Riswara Nugroho, menegaskan bahwa Disporabudpar tidak boleh terus-menerus menjadikan banyaknya laporan kegiatan, tumpukan foto seremoni, atau jumlah peserta pelatihan sebagai tameng indikator keberhasilan.
“Kami tidak sedang mempertanyakan berapa banyak kegiatan yang telah dilakukan pemerintah. Yang kami pertanyakan adalah apa dampak nyata yang dirasakan pemuda dan masyarakat Tasikmalaya. Jika setelah berbagai program dijalankan persoalan tetap sama, maka wajar publik menilai kebijakan tersebut gagal,” cetus Riswara.
Deretan Masalah Klasik: Dari Geng Motor Sampai Angka Pengangguran
AMT membeberkan bahwa sederet persoalan krusial generasi muda di Kota Tasikmalaya hingga kini masih memprihatinkan dan seolah dibiarkan berulang tanpa solusi konkrit:
Fenomena Geng Motor & Narkoba: Pemerintah terkesan hanya melihat dari kacamata ketertiban hukum, tanpa menyediakan ruang kreativitas, fasilitas olahraga, dan wadah komunitas produktif yang memadai.
Pengangguran Pemuda: Pelatihan kewirausahaan sering kali berhenti di selembar sertifikat tanpa adanya ekosistem pendampingan, permodalan, dan akses pasar. Merujuk data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Tasikmalaya mencapai 6,43 persen (24.819 orang).
Fasilitas Olahraga Minim: Ruang berekspresi dan sarana olahraga yang layak bagi pemuda masih amat terbatas. Pemuda hanya dicari saat butuh massa peserta kegiatan, tetapi diabaikan saat butuh kepastian fasilitas.
Riswara menekankan bahwa regulasi seperti Perda Nomor 10 Tahun 2025 tentang Kepemudaan seharusnya menjadi motor perubahan nyata, bukan sekadar pajangan dokumen di lemari arsip dinas.
“Mundur Secara Terhormat!”
Atas tumpukan masalah tersebut, AMT mendesak Pemkot dan Disporabudpar Kota Tasikmalaya untuk melakukan evaluasi total dan terbuka—mulai dari efektivitas anggaran, jumlah pemuda yang mandiri secara ekonomi, hingga strategi pencegahan konflik sosial.
Bahkan, AMT melayangkan tantangan keras bagi pejabat yang menunggangi kebijakan kepemudaan saat ini.
“Apabila pimpinan atau pejabat yang bertanggung jawab tidak mampu menghadirkan perubahan nyata, maka mundur secara terhormat adalah pilihan yang lebih bermartabat daripada terus mempertahankan jabatan sambil mengulang kegagalan yang sama,” tegas Riswara.
Kritik tajam dari Riswara dan AMT ini adalah tamparan keras buat pejabat Disporabudpar Kota Tasikmalaya. Anak muda Tasik itu butuh lapangan pekerjaan, lapangan olahraga yang layak, dan ruang berekspresi yang aman—bukan seminar motivasi berhadiah nasi kotak yang selesai dalam sehari.
Kalau setiap tahun masalahnya cuma muter di geng motor, pengangguran, dan kurang fasilitas, ya wajar saja kalau mahasiswa minta pejabatnya legowo angkat kaki. Tinggal kita tunggu: berani evaluasi radikal, atau makin nyaman berlindung di balik spanduk seremoni?

