desak.id | Tensi Aliansi Mahasiswa Tasikmalaya (AMT) dengan Disporabudpar Kota Tasikmalaya semakin memanas. Setelah sebelumnya mendesak pejabat yang gagal untuk mundur secara terhormat, kini Ketua Umum AMT, Riswara Nugroho, melempar tantangan terbuka yang jauh lebih ‘menyeramkan’ buat birokrasi: buka-bukaan data anggaran!
AMT menilai ada ganjalan besar dalam tata kelola kebijakan kepemudaan dan olahraga. Bagi mahasiswa, penyerapan anggaran 100 persen itu cuma angka di atas kertas kalau masalah riil pemuda di lapangan tak kunjung kelar.
”Jangan jawab dengan jumlah kegiatan, jangan jawab dengan jumlah peserta, dan jangan jawab dengan foto seremoni. Jawab dengan dampak!” tegas Riswara lantang.
”Buka Datanya!” — Sentil Dugaan Anggaran Titipan
Riswara menyoroti fenomena “anggaran besar, hasil ecek-ecek”. Saat isu geng motor, pengangguran, narkoba, hingga minimnya fasilitas olahraga terus membayangi anak muda Tasik, AMT menduga ada yang tak beres dalam penentuan skala prioritas program di dinas tersebut.
Bahkan, AMT menyinggung desas-desus di tengah masyarakat terkait dugaan adanya “anggaran titipan” atau program yang hanya mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu.
Guna membungkam bola liar tersebut, AMT menantang Disporabudpar Kota Tasikmalaya untuk membuka dokumen anggaran secara transparan dari tahun 2024, 2025, hingga 2026.
”Publik harus dapat melihat: berapa anggarannya, untuk apa digunakan, siapa pelaksananya, berapa realisasinya, dan apa hasil akhirnya. Kalau memang tidak ada kepentingan tertentu dan program lahir dari kebutuhan pemuda, buka datanya. Tidak perlu marah atau sibuk bikin pembelaan,” cetus Riswara.
Pemuda Bukan Cuma Objek Sertifikat & Pengisi Acara
Bagi AMT, pemuda Kota Tasikmalaya harus ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar pelengkap laporan kegiatan yang cuma diberi seminar motivasi dan selembar sertifikat.
Riswara mengingatkan bahwa jabatan publik itu amanah dan tanggung jawab yang dibiayai uang rakyat, bukan hak istimewa yang bisa dipertahankan tanpa pencapaian nyata.
”Kalau mampu, pertahankan dengan prestasi. Kalau gagal, perbaiki. Kalau tidak mampu memperbaiki, mundur secara terhormat! Yang paling berbahaya itu bukan pemerintah yang mengakui kegagalan, tapi pemerintah yang gagal tapi terus merasa berhasil,” pungkasnya.
Gebrakan AMT ini makin menarik untuk dikawal. Tantangan buka data anggaran 2024–2026 ini ibarat ‘skakmat’ buat Disporabudpar Kota Tasikmalaya. Uang rakyat yang digelontorkan lewat APBD itu hak publik untuk tahu ke mana tiap rupiahnya mengalir.
Kini bola panas ada di meja Disporabudpar: berani terima tantangan duduk bareng sambil buka-bukaan dokumen anggaran, atau malah makin rapat mengunci pintu transparansi? Kita pantau terus!

