desak.id | Dinamika internal Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Tasikmalaya mendadak memanas dan berujung polemik. Pasca digelarnya Mukota V KADIN Kota Tasikmalaya di Hotel Grand Metro, kubu pengurus sah angkat bicara dan melayangkan perlawanan terbuka terhadap apa yang mereka sebut sebagai dualisme semu yang cacat prosedural.
Mengusung semangat “Cinta KADIN”, pengurus sah menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam melihat marwah organisasi pengusaha ini dipermainkan secara sengaja.
Tiga Dosa Besar Mukota V Grand Metro: Dari KTA Siluman hingga Panitia Siluman?
Dalam pernyataan sikap resminya, kubu KADIN Kota Tasikmalaya membeberkan tiga poin pelanggaran fatal yang mencoreng konstitusi organisasi (berdasarkan ART, PO, dan Keppres No. 18 Tahun 2022):
- KTA “Bermasalah” Tetap Diloloskan: Berdasarkan aturan konstitusi KADIN, syarat mutlak peserta dan pemilih Mukota adalah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) aktif 2 tahun berturut-turut. Faktanya, berita acara verifikasi mencatat ada KTA yang tidak valid dan gagal di-barcode, namun diabaikan begitu saja oleh KADIN Jawa Barat. Permintaan verifikasi ulang pun mentah-mentah ditolak.
- Pembentukan SC & OC Ilegal: Merujuk pada Keppres No. 18/2022 dan PO Penyelenggaraan Mukab/Mukota, pelaksanaan Mukota merupakan tanggung jawab penuh Dewan Pengurus KADIN Kabupaten/Kota. Anehnya, di Grand Metro tiba-tiba muncul kepanitiaan Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) baru yang melibatkan nama-nama yang dipertanyakan kapasitasnya di struktur KADIN Kota.
- Modus “Undangan Silaturahim”: Ini yang paling bikin geram. Peserta yang hadir mengaku diundang melalui surat agenda “Silaturahim KADIN Jabar”, namun setibanya di lokasi acara mendadak disulap menjadi forum Mukota V. Pengelabuan administrasi macam apa ini?
Kubu Sah Tegas Menolak: “KADIN Bukan Milik Seenaknya!”
Akibat carut-marut prosedur ini, kepercayaan para pengusaha dan anggota biasa di Tasikmalaya terhadap KADIN sebagai wadah pemersatu mendadak terjun bebas.
Atas dasar pelanggaran konstitusional tersebut, KADIN Kota Tasikmalaya secara tegas menyampaikan tuntutan keras:
- Menyatakan Mukota V di Hotel Grand Metro Cacat Hukum, Tidak Sah, dan melanggar aturan organisasi.
- Meminta KADIN Provinsi Jawa Barat untuk tidak melakukan pembiaran terhadap pelanggaran aturan KTA.
- Mendesak KADIN Indonesia turun tangan melakukan evaluasi dan verifikasi ulang secara terbuka.
- Menempuh jalur hukum lantaran jalur organisasi yang konstitusional seolah diabaikan.
Krisis di tubuh KADIN Tasikmalaya ini membuktikan bahwa perebutan pengaruh seringkali mengabaikan akal sehat dan aturan main. Kalau konstitusi organisasi seperti Keppres dan Peraturan Organisasi bisa ditekuk sedemikian rupa demi ambisi sesaat, lalu di mana lagi para pengusaha lokal bisa mencari kepastian hukum?
KADIN itu mitra strategis pemerintah untuk menggerakkan ekonomi daerah, bukan arena mainan kelompok tertentu. Kubu sah sudah pasang badan—kalau aturan main terus dilanggar, jangan kaget kalau marwah KADIN di Tasikmalaya runtuh total! Kita kawal terus ujung polemik ini!

