desak.id | Polemik seputar rencana perhelatan akbar Jalsah Salanah Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Tenjowaringin, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, memanas. Forum Umat Islam Peduli Akidah (FUIPA) Tasikmalaya bersama para ulama dan tokoh masyarakat mengeluarkan tanggapan hukum serta argumentasi konstitusional yang sangat tegas.
Sikap ini diambil menyusul beredarnya press release dari koalisi 36 organisasi yang tergabung dalam Task Force Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) serta pernyataan Staf Khusus Menteri Agama RI, Gugun Gumilar, yang sebelumnya mendesak jaminan penyelenggaraan acara tersebut.
Tuding Task Force KBB & Stafsus Menag Abaikan Konstitusi dan SKB 3 Menteri
Dalam pernyataan resminya, FUIPA Tasikmalaya menilai narasi yang dibangun oleh Task Force KBB dan Stafsus Menag keliru lantaran meredduksi persoalan ini sebatas isu HAM dan kebebasan beragama semata, dengan sengaja mengabaikan aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
Ada beberapa landasan hukum kuat yang disodorkan FUIPA untuk menolak kegiatan massal JAI tersebut:
Pasal 28J ayat (2) UUD 1945: Bahwa kebebasan setiap orang wajib tunduk pada pembatasan undang-undang demi menjamin keamanan, ketertiban umum, dan nilai-nilai agama.
SKB 3 Menteri Tahun 2008: Memerintahkan pengurus dan penganut JAI untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok ajaran Islam, khususnya pengakuan nabi setelah Nabi Muhammad SAW.
Pergub Jabar No. 12 Tahun 2011: Secara eksplisit melarang penganut dan pengurus JAI melakukan aktivitas atau kegiatan dalam bentuk apa pun di Jawa Barat apabila mengaku beragama Islam namun menyimpang dari pokok ajaran Islam.
Keputusan Bupati Tasikmalaya No. 450/KEP.382-KESBANGPOL/2025: Membentuk tim koordinasi pengawasan terhadap kegiatan JAI guna mencegah Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) di masyarakat.
Fatwa MUI & Ketetapan Ormas Islam: Mengingatkan kembali bahwa fatwa MUI No. 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 menegaskan aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, selaras dengan sikap PBNU dan Muhammadiyah.
Empat Poin Tuntutan Hukum FUIPA Tasikmalaya
Menyikapi situasi yang berpotensi memicu keresahan umat ini, FUIPA Tasikmalaya menyampaikan empat petitum atau tuntutan hukum tegas:
Mendesak Bupati Tasikmalaya (Cecep Nurul Yaqin) dan Forkopimda untuk menolak dan meniadakan izin penyelenggaraan Jalsah Salanah JAI di Desa Tenjowaringin, Salawu.
Meminta Kapolres Tasikmalaya agar tidak mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) atau izin keramaian demi menjaga kondusivitas Kamtibmas.
Mengingatkan Stafsus Menag RI (Gugun Gumilar) dan Task Force KBB agar tidak mengeluarkan pernyataan sepihak yang mengabaikan hierarki hukum nasional dan memicu gesekan di daerah.
Menyerukan kepada masyarakat untuk tetap tenang, menjaga kondusivitas, tidak bertindak anarkis, serta menyerahkan penegakan aturan sepenuhnya kepada pemerintah dan aparat penegak hukum.
Persoalan keberadaan dan aktivitas JAI di Tasikmalaya selalu menjadi bara dalam sekam yang membutuhkan penanganan super hati-hati dari negara. Ketika regulasi jelas—mulai dari SKB 3 Menteri hingga Pergub Jabar—sudah diketok, maka aturan itu wajib ditegakkan secara konsisten tanpa pandang bulu.
Pesan buat para pejabat pusat dan stafsus kementerian: jangan bikin gaduh di daerah dengan narasi idealis buta huruf hukum lokal! Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum di Tasikmalaya harus tegas berpegang pada aturan yang ada demi meredam potensi konflik horizontal di tengah masyarakat.

