desak.id | Polemik seputar keberadaan King’s Family Karaoke di lingkungan RW 11, Kelurahan Sukamaju Kidul, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, memasuki babak baru.
Setelah didemo warga dan mendapat tekanan dari ormas Islam, owner atau pemilik usaha, Yusep Nurdin, akhirnya angkat bicara secara terbuka.
Sambil menghormati hak warga yang menyuarakan aspirasi, Yusep menegaskan bahwa pihaknya juga memiliki hak konstitusional dan perlindungan hukum untuk menjalankan usaha secara sah.
Ia meminta semua pihak agar melihat persoalan ini secara objektif, bukan berdasarkan opini atau tuduhan sepihak.
“Jangan Samakan Temuan Botol di Luar dengan Aktivitas di Dalam Usaha!”
Menanggapi tudingan paling sensitif terkait dugaan penjualan minuman beralkohol (miras) di tempat usahanya, Yusep membantah dengan nada tegas.
Ia membeberkan bahwa tempat usahanya sudah berulang kali menjalani inspeksi mendadak (sidak) oleh instansi berwenang, bahkan disaksikan langsung oleh unsur pemerintah dan rukun tetangga (RT) setempat.
“Perlu saya tegaskan, King’s Karaoke tidak pernah menjual minuman keras. Tempat kami sudah beberapa kali disidak oleh pihak terkait. Bahkan, pihak pemerintah dan unsur RT juga melihat langsung pelaksanaan sidak tersebut. Namun, selama sidak yang kami alami, tidak pernah terbukti adanya penjualan miras di tempat kami,” ungkap Yusep, Sabtu (31/10/2026).
Terkait temuan botol-botol minuman keras yang sempat diabadikan dan disuarakan warga saat aksi unjuk rasa, Yusep meluruskan bahwa barang-barang tersebut ditemukan di luar area tempat usahanya, bukan di dalam lokasi karaoke. Ia meminta masyarakat cerdas memilah fakta dan tidak sembarangan menarik kesimpulan.
Hormati Hak Warga, Tapi Hak Pelaku Usaha Juga Dilindungi Undang-Undang
Yusep menyadari bahwa unjuk rasa dan penyampaian keberatan adalah hak warga yang dijamin undang-undang.
Namun, ia mengingatkan agar dinamika di lapangan tidak serta-merta mengabaikan hak pelaku usaha yang telah menempuh seluruh prosedur perizinan dan administrasi yang sah di mata hukum.
“Kami tidak pernah melarang masyarakat melakukan aksi atau menyampaikan aspirasi. Itu hak mereka. Tetapi kami juga mempunyai hak untuk menjalankan usaha. Jangan sampai hak masyarakat dihormati, sementara hak kami sebagai pelaku usaha justru diabaikan,” tandasnya.
Sebagai langkah terukur untuk melindungi nama baik, operasional, serta hak-hak keperDATAan perusahaannya dari berbagai tudingan merugikan, Yusep menyatakan telah menunjuk tim kuasa hukum khusus untuk menangani seluruh aspek hukum dalam polemik ini.
Kasus King’s Family Karaoke ini kini menjadi ujian nyata bagi penegakan iklim investasi yang sehat di Tasikmalaya.
Di satu sisi, ketenteraman psikologis dan moral warga RW 11 Sukamaju Kidul adalah harga mati yang tidak boleh ditawar.
Di sisi lain, kepastian hukum bagi investor yang mengantongi izin resmi juga wajib dijamin agar iklim usaha tidak berjalan secara liar di bawah tekanan opini publik.
Bola panas kini ada di meja Pemerintah Kota Tasikmalaya dan aparat penegak hukum. Buktikan seluruh fakta secara transparan: buka hasil sidak instansi berwenang, uji kebenaran tudingan di atas meja hukum, dan ambil keputusan yang adil tanpa pandang bulu!

