Tasikmalaya, desak.id/ | Anggota Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Habib Qosim Nurwahab, menuturkan, yang menjadi persoalan dari RSUD dr Soekardjo sangat kompleks meliputi sarana, sumber daya manusia (SDM) dan tata kelola manajemen.
Namun, menurutnya, saat dibahas di Badan Anggaran (Banggar) isu yang mencuat hanya ada dua yaitu antara diselesaikan sendiri oleh Pemkot atau diserahkan ke Provinsi.
Habib mempertanyakan, apakah ketika diambil alih oleh Provinsi akan mensejahterakan para pegawai atau persoalan yang ada akan selesai?
Dia menyebut, kegaduhan yang sempat terjadi kemarin tidak dipikir panjang sebab akibatnya. Karena, menurutnya, pada ujungnya yang kena imbas adalah daerah juga.
"Yang saya takutkan, hal sepele yang keluar kemarin saja ramainya minta ampun. Apalagi kalau sekarang diambil alih oleh provinsi. Takutnya dari daerah lain masuk ke sini, terus yang ada di sini mau dikemanakan?," katanya.
Habib berkilah, Masyarakat gak bakalan tau dan gak akan peduli, RSUD ini dikelola oleh provinsi ataupun daerah.
"Karena yang terpenting dari masyarakat itu adalah tentang pelayanan," jelasnya menambahkan.
Habib mengungkapkan, jika ambil alih pengelolaan tersebut terwujud. Maka, hal itu akan memperburuk citra Kota Tasikmalaya.
"Kalau sampai terjadi, citra Pemerintah Kota Tasikmalaya ini mau dikemanakan, entah itu di mata provinsi ataupun di mata pemerintah pusat," katanya.
Kendati demikian, Komisi 4 DPRD Kota Tasikmalaya akhirnya sepakat dan siap berkomitmen untuk menyelamatkan RSUD dr Soekardjo Tasikmalaya. (***)
