Tasikmalaya, intiraya.com | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Pangandaran terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan dalam rangka peningkatan ekonomi daerah.
Kepala Bagian PEPK dan LMS, Dendy Juandi mewakili Plt. Kepala OJK Tasikmalaya Melati Uman mengatakan sebagai daerah yang memiliki potensi ekonomi dari pariwisata dan bisnis perikanan, Pangandaran dapat meningkatkan perekonomian daerahnya melalui beberapa program inklusi dan literasi keuangan khususnya untuk UMKM.
“Peningkatan inklusi dan literasi keuangan merupakan kerja bersama dalam TPAKD yang terdiri dari OJK, BI, Pemerintah Daerah dan industri jasa keuangan,” kata Dendy, dalam Rapat Pleno TPAKD Pangandaran yang dilaksanakan di Kantor Bupati Pangandaran pada Rabu 30 April 2025.
Lebih lanjut, Dandy menyampaikan, program yang berkaitan langsung dengan UMKM adalah program Business Matching atau disebut dengan “Bangbara” (Bangga Buatan Pangandaran Juara), yang bertujuan untuk mempertemukan UMKM dengan perbankan dalam upaya pemberian pembiayaan.
“Program Bangbara ini nantinya akan dimulai dengan pendampingan awal berupa pelatihan untuk UMKM pemula yang belum pernah mendapatkan kredit/pembiayaan dari perbankan dengan tujuan akhirnya bisa meningkatkan produk dan jasa yang diberikan setelah mendapatkan pendanaan dan nantinya UMKM tersebut dapat naik kelas,” tambahnya.
Rapat Pleno turut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Pangandaran Apip Winayadi, perwakilan Bank Indonesia KPw Tasikmalaya, perwakilan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) antara lain perbankan dan asuransi serta TPAKD Kabupaten Pangandaran lainnya.
5 Program Kerja TPAKD
Dalam kesempatan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Pangandaran Apip Winayadi, memberikan penjelasan terkait dengan program kerja 2025 dan pentingnya kolaborasi bersama agar target yang telah ditentukan pada rapat pra pleno pada hari sebelumnya dapat tercapai.
“Terdapat 5 (lima) program kerja TPAKD pada tahun ini dan merupakan upaya peningkatan inklusi dan literasi keuangan untuk semua kalangan, oleh karena itu diperlukan adanya kerjasama antar semua pihak dalam TPAKD Pangandaran ini,” kata Apip.
Pada akhir sambutannya Apip menyampaikan 5 program kerja TPAKD antara lain:
a. Sarupaning (Satu Pelajar Satu Pembukaan Rekening)
b. Sabilulungan (Disabilitas Unggul Keuangan)
c. Bangbara (Bangga Buatan Pangandaran Juara)
d. OKE GAIS (Optimalisasi Kegiatan Edukasi Gerakan Aku Investor Saham)
e. Simpay (Sisikepan Mantep Payunkeun Syariah)
Pada kesempatan berbeda, sehari sebelumnya yaitu pada tanggal 29 April 2025, telah dilaksanakan kegiatan yang sama yaitu Rapat Pleno TPAKD Kota Banjar Tahun 2025 bertempat di Kantor Walikota Banjar.
Mewakili Plt. Kepala Kantor OJK Tasikmalaya, Dendy Juandi Kepala Bagian Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi Perlindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis menyampaikan apresiasi terhadap pencapaian program kerja TPAKD Kota Banjar tahun 2024.
“Program kerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 sebagian besar telah melampaui target terutama program unggulan yaitu Asuransi Mikro Pekerja Informal Banjar (SiRoker Manja) yang mencapai 106%,” ujarnya..
Dendy menuturkan untuk tahun 2025 program kerja sebelumnya selain inklusi keuangan di bidang asuransi juga nantinya inklusi keuangan dalam bidang perbankan untuk siswa dalam program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar), edukasi keuangan Syariah dan Business Matching untuk UMKM akan terus dilaksanakan.
Selain itu adanya tambahan program kerja untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di bidang pasar modal.
“Program rencana kerja TPAKD pada tahun ini terdapat tambahan satu program yang merupakan program kerja tematik yaitu inklusi dan literasi keuangan di pasar modal melalui program edukasi/Sekolah Pasar Modal (SPM),” ungkap Dendy.
Rapat Pleno turut dihadiri oleh Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjar, perwakilan Bank Indonesia KPw Tasikmalaya, Capital Market Consultan IDX (BEI) Jawa Barat serta perwakilan Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Dinas terkait dan anggota TPAKD Kota Banjar lainnya.
Dalam kesempatan tersebut Walikota Banjar Sudarsono menekankan peningkatan potensi ekonomi daerah melalui akses keuangan bagi masyarakat.
Menurutnya, Kota Banjar sebagai salah satu kota yang terus berkembang di Jawa Barat, memiliki potensi ekonomi yang sangat besar untuk digali dan dikembangkan.
Mulai dari sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi sebagian besar masyarakat, UMKM yang terus tumbuh dan berinovasi, hingga potensi generasi muda yang siap menjadi motor penggerak ekonomi di masa depan.
“Namun, kita juga menyadari bahwa masih terdapat kesenjangan dalam akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal,” ujar Sudarsono.
Lebih lanjut Sudarsono menyampaikan harapan untuk adanya komitmen dari semua pihak, baik dari unsur Pemerintah, perbankan, maupun lembaga keuangan non-bank untuk bersama-sama berkomitmen menyukseskan program-program tersebut.
“Kepada jajaran pemerintah Kota Banjar, saya menginstruksikan untuk memberikan dukungan penuh dalam implementasi program TPAKD. Dinas-dinas terkait agar dapat menyusun rencana aksi yang terukur dan terkoordinasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Sinergi antar OPD menjadi kunci keberhasilan program ini,” tandasnya.
Pada akhir sambutannya Sudarsono menyampaikan Inklusi keuangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga keuangan semata, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat dengan komitmen dan kerja keras bersama.
Berikut adalah 9 program kerja TPAKD Kota Banjar 2025:
a. Asuransi Usaha TaniPadi (AUTP)
b. AsuransiMikroPekerja Informal Banjar (SiRokerManja)
c. SatuRekeningSatuPelajar (KEJAR)
d. Digitalisasi Keuangan
e. Business Matching
f. AgenLakuPandai
g. Tabungan Emas
h. Edukasi Keuangan Syariah
i. Edukasi/SekolahPasar Modal (SPM)
Ke depan OJK akan terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam TPAKD sehingga memberikan dampak yang besar bagi masyarakat di daerah khususnya dalam peningkatkan literasi dan inklusi terhadap produk dan layanan jasa keuangan. (***)
