desak.id | Pemberitaan media daring salah satu media online yang terbit pada 18 November 2026 mengenai dugaan rangkap jabatan yang dialamatkan kepada Ketua BUMDes Sukanagara, Kecamatan Tanjungjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Sugilar Wigena, menuai bantahan tegas.
Sugilar menilai pemberitaan tersebut memuat sejumlah kekeliruan fakta, bersifat opinitif, dan dirilis tanpa konfirmasi kepadanya.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Sugilar disebut merangkap jabatan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Kabupaten Tasikmalaya, serta operator sekolah.
Menanggapi tudingan tersebut, Sugilar hanya tersenyum simpul. Saat dikonfirmasi melalui sambungan seluler, ia membantah keras poin-poin yang dinarasikan dalam berita tersebut.
“Yang pertama saya bukan ASN, itu sudah salah besar dalam pemberitaan. Saya dipilih menjadi Ketua BUMDes atas musyawarah desa, bukan keinginan saya. Dan saya juga bukan Ketua MKKS SMK Kabupaten Tasikmalaya, itu kesalahan kedua. Dan sebagai kepala sekolah, tentunya saya harus memahami fungsi utama jantung sekolah yakni operator yang sudah ditentukan dalam job desc kepala sekolah. Ini oknum ngerti nggak sih peranan dan tugas pokok kepala sekolah?” ujar Sugilar.
Sugilar menegaskan bahwa pemahamannya terhadap pengelolaan data maupun fungsi operator merupakan bagian dari tanggung jawab dan tupoksi kepala sekolah dalam mengawal tata kelola administrasi pendidikan di satuan pendidikannya, bukan rangkap jabatan sebagaimana yang ditudingkan.
Lebih lanjut, Sugilar menyatakan bahwa apabila pihak terkait tidak menunjukkan itikad baik minimal dengan menyampaikan permintaan maaf serta melakukan perbaikan atau recovery berita yang dinilai hanya memunculkan opini ia tidak menutup kemungkinan untuk membawa persoalan tersebut ke Dewan Pers maupun menempuh jalur hukum.
“Ya kita kan sudah melakukan hak jawab melalui media juga. Sekarang kalau oknum itu tidak melakukan recovery berita atau meminta maaf terhadap saya, tentu kita akan mencoba menempuh langkah lain, tidak menutup kemungkinan kita akan tempuh langkah hukum,” tegas Sugilar.
Jika langkah hukum ditempuh, Sugilar menyebut hal tersebut dapat diarahkan pada dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran tudingan yang tidak berdasar fakta, sembari tetap mengedepankan mekanisme hak jawab dan koreksi informasi di ruang publik. (Red)

