PALEMBANG, desak.id | Dugaan kekerasan terhadap dua tersangka berinisial SI (53) dan MR (22) dalam penanganan perkara keributan berlatar sengketa lahan di kawasan Pertanahan, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, memunculkan sorotan serius terhadap profesionalisme aparat kepolisian.
Keduanya dikabarkan mengalami luka fisik serius setelah ditangkap dan menjalani pemeriksaan oleh aparat kepolisian. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai prosedur penangkapan serta dugaan tindakan berlebihan oleh oknum penyidik.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, peristiwa bermula dari bentrokan terkait sengketa lahan pada Minggu (8/11/2026). Sehari kemudian, SI dan MR ditangkap petugas di kediaman mereka.
Namun, keluarga mengaku mendapati keduanya mengalami sejumlah luka setelah penangkapan.
SI dilaporkan mengalami patah tulang tangan kiri, cedera bahu kanan, lebam di bagian perut dan wajah, serta luka gores pada kaki. Sementara MR disebut mengalami gangguan penglihatan pada kedua mata, penurunan pendengaran, luka robek di pelipis, serta memar di bagian dada.
Bahkan, MR mengaku mengalami pemukulan menggunakan bola biliar. Pengakuan tersebut merupakan dugaan serius yang harus dibuktikan melalui pemeriksaan medis, visum et repertum, keterangan saksi, dan bukti pendukung lainnya.
Selain dugaan kekerasan, keluarga SI juga mempertanyakan prosedur penangkapan. Istri SI menerangkan bahwa suaminya dalam kondisi sehat saat dijemput dari rumah. Keluarga juga mempertanyakan apakah petugas telah memperlihatkan surat tugas dan menyerahkan surat perintah penangkapan sebagaimana ketentuan hukum acara pidana.
Kuasa hukum istri SI, Wendi Apriyanto, S.H., menegaskan bahwa status tersangka tidak menghilangkan hak seseorang untuk mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan manusiawi.
“Status tersangka tidak menghapus hak seseorang atas perlindungan diri dan integritas fisik. Tidak ada kewenangan yang dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan penyiksaan, intimidasi, ataupun tindakan yang merendahkan martabat manusia,” tegas Wendi, Minggu (15/11/2026).
Ia mendesak agar dugaan tersebut ditindaklanjuti melalui proses pidana, pemeriksaan Propam, dan penegakan kode etik apabila ditemukan pelanggaran.
Menurutnya, pemeriksaan internal tidak boleh menggantikan proses pidana apabila terdapat bukti yang mengarah pada tindak kejahatan.
Desakan serupa disampaikan Sekretaris Jenderal Lembaga Aliansi Indonesia, Suparno. Ia meminta Kapolda Sumatera Selatan dan Kapolrestabes Palembang segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap anggota yang diduga terlibat.
“Semangat mewujudkan Polri yang Presisi, profesional, dan humanis harus dibuktikan melalui tindakan nyata. Kewenangan aparat merupakan amanah hukum, bukan kekuasaan untuk bertindak sewenang-wenang,” tegas Suparno.
Ia juga meminta Komnas HAM dan lembaga pengawas terkait mencermati persoalan tersebut sesuai kewenangannya.
Suparno menilai pengusutan harus mencakup seluruh rangkaian peristiwa, mulai dari konflik lahan, bentrokan, prosedur penangkapan, hingga dugaan kekerasan selama pemeriksaan. Rekaman CCTV, bukti medis, dan keterangan saksi harus ditelusuri secara objektif.
KAPOLDA SUMSEL DITUNTUT BUKA FAKTA
Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen profesionalisme dan akuntabilitas Polda Sumatera Selatan serta Polrestabes Palembang.
Ada sejumlah hal yang harus dijelaskan secara terbuka: bagaimana kondisi kedua tersangka sebelum ditangkap, bagaimana kondisi mereka selama berada dalam penguasaan penyidik, apakah prosedur penangkapan telah dipenuhi, dan apa penyebab luka-luka yang dilaporkan keluarga?
Kepolisian tidak cukup hanya menyatakan telah bekerja sesuai prosedur. Dugaan tersebut harus diperiksa secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati, baik terhadap kedua tersangka maupun anggota kepolisian yang dituding terlibat. Namun, prinsip tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan dugaan pelanggaran.
Kapolda Sumatera Selatan dan Kapolrestabes Palembang dituntut segera memberikan klarifikasi serta memastikan proses pemeriksaan berjalan independen dan menyeluruh.
Jika dugaan kekerasan terbukti, anggota yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum tanpa pandang bulu. Sebaliknya, apabila tuduhan tidak terbukti, hasil pemeriksaan juga harus disampaikan berdasarkan fakta.
Sebab, penegakan hukum bukan hanya soal keberhasilan menangkap seseorang, tetapi juga tentang bagaimana aparat menaati hukum ketika menggunakan kewenangannya.
Jangan sampai masyarakat dituntut tunduk pada hukum, sementara dugaan pelanggaran oleh aparat justru dibiarkan tanpa kejelasan. (Red)

