desak.id | Momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda di Kota Tasikmalaya kali ini jauh dari kesan adem ayem. Alih-alih ikut larut dalam seremoni tepuk tangan dan sebar spanduk pencitraan, Aliansi Mahasiswa Tasikmalaya (AMT) justru turun aksi dengan membawa todongan telak buat pemerintah daerah.
Melalui ketuanya, Riswara Nugroho, AMT melayangkan mosi tidak percaya sekaligus menagih tanggung jawab serius dari Bidang Pemuda dan Olahraga Disporabudpar Kota Tasikmalaya.
Bagi mahasiswa, peringatan hari besar kepemudaan jangan sampai cuma jadi ajang menghabiskan uang rakyat demi laporan seremonial yang manis di atas kertas, tapi kosong hasil di lapangan.
“Jangan terlalu cepat mengklaim keberhasilan hanya karena kegiatan terlaksana dan anggaran terserap. Penyerapan anggaran bukan otomatis keberhasilan kebijakan. Kalau uang rakyat sudah dibelanjakan, publik berhak bertanya: apa manfaatnya, siapa yang merasakannya, dan perubahan apa yang benar-benar dihasilkan?” tegas Riswara dengan nada menyengat.
Deretan Masalah Diabaikan, Disporabudpar Ditantang Transparan
Di tengah karut-marut sosial yang nyata di depan mata, mulai dari tingginya angka pengangguran, ancaman narkoba, gentayangan geng motor, sempitnya ruang berekspresi, hingga megap-megapnya pembinaan atlet lokal, AMT menilai kinerja Disporabudpar jalan di tempat dan miskin inovasi terukur.
Tak mau cuma lempar kritik kosong, AMT secara tegas melayangkan tiga tuntutan utama kepada Disporabudpar Kota Tasikmalaya:
- Buka Data Anggaran Terbuka (TA 2024, 2025, 2026): Disporabudpar didesak membeberkan secara transparan rincian program, pagu anggaran, realisasi, pelaksana kegiatan, hingga siapa saja penerima manfaatnya sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik.
- Klarifikasi Dugaan ‘Titipan Kelompok Tertentu’: AMT meminta pemerintah bersikap terbuka untuk membersihkan kecurigaan publik soal dugaan anggaran atau program yang sengaja dialirkan hanya untuk mengakomodasi kepentingan kelompok elit tertentu.
- Audit Menyeluruh: Jika ditemukan indikasi kelemahan tata kelola atau penyimpangan, AMT menuntut Inspektorat atau lembaga berwenang turun tangan melakukan audit keuangan secara transparan.
“Buka datanya! Jangan hanya pandai menyusun laporan kegiatan, tetapi gagap ketika diminta menjelaskan hasilnya. Kalau memang programnya tepat sasaran, buktikan dengan data, bukan dengan kemarahan atau pembelaan,” cecar Riswara.
Evaluasi Total: Jabatan Bukan Cuma Kehormatan!
AMT mengingatkan para pejabat publik di lingkup Pemkot Tasikmalaya agar tidak alergi pada kritik pedas mahasiswa. Menurut mereka, pejabat yang memegang amanah rakyat wajib siap diuji kinerjanya kapan pun, bukan malah bersembunyi di balik tameng birokrasi dan argumen defensif.
Sumpah Pemuda, tegas Riswara, bukanlah panggung untuk memoles citra pimpinan daerah, melainkan momentum pengujian nyata: apakah negara benar-benar hadir membela masa depan generasi mudanya?
“Jangan ajari pemuda tentang idealisme jika pemerintah sendiri tidak siap diuji oleh pertanyaan publik. Sumpah Pemuda bukan sekadar hafalan sejarah, anggaran pemuda bukan sekadar angka, dan jabatan bukan sekadar kehormatan!” pungkasnya.
Teguran keras dari Aliansi Mahasiswa Tasikmalaya ini seharusnya jadi alarm darurat bagi Disporabudpar Kota Tasikmalaya. Selama ini, pos anggaran kepemudaan dan olahraga kerap dipandang sebelah mata dan hanya jadi ‘ban serep’ kegiatan seremonial belaka.
Kini, bola panas ada di tangan Disporabudpar: berani buka-bukaan data anggaran ke publik, atau memilih bungkam dan terus dituding menghamburkan uang rakyat tanpa hasil? Kita tunggu nyali para pejabat di Balekota!

