Close Menu
desakdesak
  • Ocehan
  • Pop
  • Curhat
  • Sosok
What's Hot

Bosan Dibikin Gelap Soal Anggaran! LPMK Karikil Mangkubumi Ganti Pengurus Baru,

Redefinisi Masjid di Zaman Milenium: Masjid Harus Menjadi Pusat Pemberdayaan Umat

Milangkala ke-60 AMS, Distrik 007 Kota Tasikmalaya Gelar Bakti Sosial untuk Puluhan Lansia

Facebook X (Twitter) Instagram
desakdesak
  • Ocehan
  • Pop
  • Curhat
  • Sosok
Kirim Tulisan
desakdesak
Beranda » Diduga Salahgunakan Dana Desa, GMKT akan Laporkan BUMDes Cintawangi ke APH
Arsip

Diduga Salahgunakan Dana Desa, GMKT akan Laporkan BUMDes Cintawangi ke APH

Sopyan SaoriBy Sopyan SaoriJuli 19, 2025Updated:September 13, 2026Tidak ada komentar2 Mins Read
Share Facebook Twitter Pinterest Telegram LinkedIn Tumblr Email Copy Link
Follow Us
Google News Flipboard
Diduga Salahgunakan Dana Desa, GMKT akan Laporkan BUMDes Cintawangi ke APH
Diduga Salahgunakan Dana Desa, GMKT akan Laporkan BUMDes Cintawangi ke APH
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email Copy Link

Tasikmalaya, desak.id/ | Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cintawangi, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, menjadi sorotan tajam publik.

Dugaan penyelewengan dana dan ketidakjelasan arah usaha memunculkan keresahan masyarakat, sekaligus menjadi bukti lemahnya tata kelola yang seharusnya transparan dan akuntabel.

Ketua Gerakan Mahasiswa Kabupaten Tasikmalaya (GMKT), M. Rizky Firmansyah, mengungkapkan bahwa dana besar yang dikucurkan ke BUMDes tersebut dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan penguatan ketahanan pangan justru tidak membuahkan hasil.
Menurutnya, alih kepemimpinan dalam tubuh BUMDes tidak disertai dengan serah terima administrasi dan anggaran yang jelas.

“Pergantian pengurus BUMDes tidak diikuti dengan penyerahan dokumen dan laporan keuangan. Tidak ada arah usaha yang diwariskan, dan ini sangat disayangkan,” ujar Rizky, Kamis (18/07).

“Alih-alih mendongkrak ekonomi warga, BUMDes ini justru menyisakan beban dan dugaan hutang. Saya menduga dana yang ada telah habis digunakan tanpa perencanaan matang,” katanya.

Situasi ini memunculkan tuntutan masyarakat akan kejelasan pengelolaan keuangan desa. Ketidaktransparanan tersebut dinilai bertentangan dengan amanat Undang-Undang No. 3 Tahun 2024, yang mewajibkan pemerintahan desa bersikap profesional, terbuka, dan bertanggung jawab.

Rizky menyatakan akan membawa kasus ini ke ranah hukum dan mendesak dilakukannya audit oleh Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya.

“Kami akan mendesak Inspektorat segera turun tangan. Ini bukan hanya soal uang desa, tetapi juga soal keadilan dan hak masyarakat,” tegasnya. (Boy)

bumdes korupsi bumdesma
Add as Preferred on Google Follow on Google News Follow on Flipboard
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email Copy Link
Previous ArticlePenyediaan Angkutan Tanpa Kendaraan, SIPATUTAT : Tasikmalaya Butuh Transportasi, Bukan Ilusi Administrasi
Next Article Pemkab Tasik akan Lanjutkan Pembangunan SOR Mangunreja, Butuh Biaya Ratusan Miliar
Sopyan Saori
  • Website

Owner Khanzaar

Related Posts

Kejurdo V BKC digelar di Tasikmalaya, ajang penjaringan Kejurnas 2027

September 12, 2026

Warga Jalan Gubernur Suaka kompak gelar ronda malam dan edukasi pemuda

September 12, 2026

Aksi Berandalan Motor Semakin Brutal, kendaraaan ustad pun tak luput dari sasaran, polisi diharapkan perlu lebih tegas

September 11, 2026
Add A Comment
Leave A Reply Cancel Reply

Bosan Dibikin Gelap Soal Anggaran! LPMK Karikil Mangkubumi Ganti Pengurus Baru,

Redefinisi Masjid di Zaman Milenium: Masjid Harus Menjadi Pusat Pemberdayaan Umat

Milangkala ke-60 AMS, Distrik 007 Kota Tasikmalaya Gelar Bakti Sosial untuk Puluhan Lansia

Ulang Tahun ke-59, Indosat Hadirkan Beragam Kejutan dan Pengalaman Lebih Baik untuk Pelanggan

Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
© 2026 desak.id Designed by khanzaar.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.