Desak.id | Selama satu bulan Aliansi Mahasiswa Tasikmalaya (AMT) menunggu itikad baik Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk menindaklanjuti persoalan pengawasan dan pembinaan terhadap tempat karaoke serta memastikan seluruh penyelenggaraan usaha berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Namun alih-alih mendapat jawaban dan kepastian untuk segera menindak temuan temuan yang disampaikan, AMT hanya mendapat alasan alasan yang hanya bikin gerah.
Riswara Nugroho, ketua AMT mengatakan, pada aksi sebelumnya, pihak pemerintah berjanji untuk menindak lanjuti temuan temuan yang disampaikannya namun, sudah sebulan ini, persoalan yang sama masih menjadi pertanyaan publik.
“Kami mempertanyakan secara serius: di mana fungsi pengawasan? Di mana fungsi pembinaan? Dan siapa yang bertanggung jawab ketika fungsi tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya?” ungkapnya kepada media, Minggu 30 Agustus 2026.
Ia menyorot Khusus Disporabudpar Kota Tasikmalaya. Ia meminta Disporabudpar jangan menjadikan keterbatasan atau perubahan sistem regulasi sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab. Menurutnya Perubahan regulasi bukan alasan untuk menghentikan fungsi pemerintah.
“Justru di situlah diperlukan pemahaman regulasi, koordinasi lintas-OPD, pembinaan, dan pengawasan yang lebih serius. Kalau setiap persoalan selalu dikembalikan kepada “sistem pusat”, lalu untuk apa pemerintah daerah memiliki OPD dan pejabat yang diberikan kewenangan? Satu bulan kami menunggu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Riswara mengatakan, selama satu bulan dirinya memberi ruang kepada pemerintah untuk bekerja, dan hari ini kesabaran itu sudah memudar. Menurutnya AMT tidak akan terus menjadi penonton ketika fungsi pemerintahan dipertanyakan.
“Kami akan terus mengawal, membuka ruang kritik, meminta pertanggungjawaban, dan mendorong evaluasi terhadap OPD yang dinilai tidak menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan secara optimal,” katanya.
Terakhir Riswara mengatakan, jika membenahi tempat karaoke saja tidak mampu, bagaimana masyarakat harus percaya bahwa pemerintah mampu membenahi persoalan tata kelola yang jauh lebih besar?
“Kepada Pemkot Tasikmalaya: Jangan tunggu mahasiswa turun ke jalan baru bekerja. Jangan tunggu masyarakat bersuara baru bergerak. Dan jangan berlindung di balik sistem ketika persoalannya adalah tanggung jawab. Sekarang saatnya AMT melawan,” tegasnya. (***)
