Tasikmalaya, desak.id/ | Anggota DPRD Kota Tasikmalaya, Fraksi PDIP, Kepler Sianturi, menyoroti pelayanan publik pada Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Rabu 17 September 2025.
Kepler menilai, harus ada evaluasi dan penambahan personel pada bagian pelayanan di dinas Sosial. Menurutnya hal itu krusial harus dilakukan.
“Ya berbicara pelayanan publik di dinas sosial, itu harus ada evaluasi dan penambahan personel, karena menangani banyak layanan,” terang Kepler ditemui dikantornya, Rabu 17 September 2025.
Selain itu, Kepler juga menyoroti terkait permasalahan KIS PBI yang diblokir. Kepler menilai perlu adanya duduk bersama dengan Pemkot dalam hal ini Dinsos, Dinkes dan BPJS.
“Perlu sosialisasi ke masyarakat. Pemkot perlu alokasikan dana untuk menanggulangi permasalahan BPJS yang diblokir, sehingga pelayanan kepada masyarakat maksimal,” tambahnya.
Untuk itu, Kepler menyarankan adanya pembentukan posko pengaduan di dinas sosial kota Tasikmalaya supaya pelayanannya bisa maksimal.
“Selain evaluasi dan penambahan personil, perlu juga adanya posko pengaduan sosial. Jadi jangan sampai karena masyarakat tidak tahu persyaratan tambahan, malah jadi parah sakitnya karena mengurus persyaratan tanpa ada penanganan medis,” ujarnya.
Dia mencontohkan satu kasus dimana pasien karena KIS nya tidak aktif, harus mengurus persyaratan. Tapi setelah ke dinsos harus melengkapi persyaratan tambahan yakni surat rujukan.
“Padahal diperiksa pun belum mau keluar rujukan gimana. Makanya dinsos harus turun tangan langsung sosialisasi ke masyarakat supaya masyarakat siap siap kalau memang KIS nya tidak aktif,”‘tegasnya. (***)
