Desak.id | Melalui High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Tasikmalaya, Pemkab Tasik dan Bank Indonesia menyepakati berbagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan, menjaga inflasi tetap terkendali, serta mempercepat transformasi digital guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang semakin inklusif dan berdaya saing.
Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Bupati Kabupaten Tasikmalaya, Dr. Cecep Nurul Yakin, tersebut pada 14 Juli 2026, HLM TPID difokuskan pada penguatan strategi mitigasi risiko perubahan iklim, khususnya potensi El Niño, terhadap ketahanan pangan dan stabilitas harga.
Sementara itu, HLM TP2DD diarahkan untuk mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, optimalisasi pendapatan daerah, dan pelayanan publik yang semakin efisien.
Dalam arahannya, Bupati Kabupaten Tasikmalaya menegaskan pentingnya langkah antisipatif menghadapi potensi El Niño melalui penguatan pengelolaan sumber daya air, pemetaan wilayah rawan kekeringan, peningkatan pompanisasi, pengendalian organisme pengganggu tanaman, penggunaan varietas tahan kekeringan, serta optimalisasi program asuransi pertanian.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya juga akan memperkuat pengelolaan distribusi air Sungai Citanduy, menjaga kecukupan cadangan pangan, meningkatkan efektivitas operasi pasar murah, memperkuat peran Satgas Pangan dalam menjaga kelancaran distribusi, memperluas Kerja Sama Antar Daerah (KAD), serta mendorong hilirisasi sektor pertanian melalui optimalisasi pemanfaatan dana desa.
Pada sesi HLM TP2DD, Bupati juga menekankan pentingnya percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sebagai fondasi transformasi tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan efisien.
Meskipun Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kabupaten Tasikmalaya telah berada pada kategori Digital, penguatan implementasi masih diperlukan, khususnya melalui perluasan digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah pada kawasan wisata serta berbagai layanan publik lainnya.
Mewakili Bank Indonesia, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya, Azhar Livaldy Setyawigoena, menyampaikan bahwa perkembangan inflasi di wilayah Priangan Timur hingga saat ini tetap terjaga dalam kisaran sasaran inflasi nasional.
Meski demikian, Azhar menegaskan, kewaspadaan perlu terus diperkuat terhadap berbagai faktor risiko ke depan, antara lain potensi penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG, penyesuaian harga komoditas pangan strategis, serta meningkatnya risiko kekeringan akibat fenomena El Niño.
Oleh karena itu, penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan produktivitas sektor pertanian, serta penguatan ketahanan pangan daerah menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas harga di wilayah Priangan Timur.
Dari sisi digitalisasi, Bank Indonesia menyampaikan bahwa perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di wilayah Priangan Timur terus menunjukkan tren yang positif.
Untuk semakin meningkatkan capaian Championship TP2DD Kabupaten Tasikmalaya, diperlukan penguatan implementasi pada aspek proses maupun output melalui inovasi digitalisasi layanan publik, pengembangan sistem pembayaran digital pada sektor strategis seperti perparkiran dan pariwisata, penguatan penyelenggaraan HLM TP2DD secara berkala, serta penyusunan regulasi yang semakin mendukung percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah.
Melalui HLM ini, seluruh pemangku kepentingan mempertegas komitmen bersama untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga, meningkatkan ketahanan pangan, dan mempercepat transformasi digital daerah.
Sinergi tersebut diharapkan semakin memperkokoh fondasi perekonomian Kabupaten Tasikmalaya sehingga mampu tumbuh lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan di tengah dinamika perekonomian global maupun nasional.
Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan dan sinergi dengan Pemerintah Daerah melalui TPID dan TP2DD sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga, mempercepat digitalisasi ekonomi dan keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah Priangan Timur. (***)
